KONFLIK ACEH BAGIAN 3
Oleh : Yunidar ZA
Keberlanjutan perdamaian juga berkaitan erat dengan kualitas pemerintahan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Ketika masyarakat memiliki saluran politik yang efektif, potensi konflik dapat dikelola melalui institusi.
Karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fondasi penting perdamaian Aceh. Pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan publik secara adil, transparan, dan akuntabel. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan partisipasi publik, kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
Demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu. Demokrasi juga menyangkut kemampuan pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat, melindungi kebebasan berpendapat, menyediakan mekanisme pengaduan, dan memastikan bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan melalui prosedur hukum dan politik yang legitimate.
Dalam perspektif ini, perdamaian dan tata kelola pemerintahan memiliki hubungan timbal balik. Perdamaian menciptakan kondisi bagi pemerintahan untuk bekerja secara efektif, sedangkan pemerintahan yang adil dan responsif memperkuat perdamaian.
Rekonsiliasi dan Memori Kolektif
Perdamaian tidak akan lengkap tanpa rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukan berarti menghapus ingatan tentang konflik. Sebaliknya, rekonsiliasi membutuhkan keberanian untuk menghadapi masa lalu secara jujur dan konstruktif.
Masyarakat yang pernah mengalami konflik membutuhkan ruang untuk menceritakan pengalaman, mengakui penderitaan, menghormati korban, dan membangun kembali hubungan sosial. Proses tersebut tidak selalu mudah karena memori konflik dapat bertahan dalam keluarga dan komunitas.
Oleh sebab itu, generasi muda perlu dilibatkan dalam proses rekonsiliasi. Mereka harus belajar bahwa sejarah memiliki banyak perspektif. Dalam konflik, terdapat korban, pelaku, pihak yang kehilangan keluarga, masyarakat yang kehilangan harta benda, serta mereka yang terpaksa meninggalkan kampung halaman. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian dari memori sosial Aceh.
Rekonsiliasi yang sehat bukanlah upaya menghidupkan kembali kebencian, melainkan mengubah ingatan konflik menjadi pembelajaran bersama. Prinsipnya sederhana: mengingat untuk tidak mengulangi.
Menuju 21 Tahun Perdamaian Aceh
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum evaluasi sekaligus optimisme. Aceh telah melewati perjalanan panjang dari konflik menuju perdamaian. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa perdamaian tersebut menjadi bagian permanen dari kehidupan masyarakat.
Ada setidaknya lima agenda penting yang perlu diperkuat. Pertama, memperkuat pendidikan perdamaian. Kedua, memperluas partisipasi generasi muda dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Keempat, memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan. Kelima, membangun sistem pencegahan konflik berbasis masyarakat dari gampong, meunasah, dll.
Kelima agenda tersebut saling berkaitan. Pendidikan tanpa kesempatan ekonomi dapat menimbulkan frustrasi. Pembangunan ekonomi tanpa keadilan dapat menciptakan ketimpangan. Demokrasi tanpa tata kelola yang baik dapat menimbulkan kekecewaan. Sementara itu, pembangunan tanpa rekonsiliasi dapat meninggalkan persoalan sejarah yang belum terselesaikan.
Perdamaian Aceh harus dipahami sebagai ekosistem. Ia membutuhkan keamanan, keadilan, demokrasi, kesejahteraan, pendidikan, kebudayaan, dan partisipasi masyarakat secara bersamaan.
Penutup: Perdamaian sebagai Warisan yang Hidup
Dua puluh satu tahun proses perjalanan perdamaian Aceh telah memberikan pelajaran bahwa menghentikan perang jauh lebih mudah daripada merawat perdamaian dalam jangka panjang. Perdamaian membutuhkan institusi, kepemimpinan, kesadaran sejarah, partisipasi masyarakat, dan komitmen lintas generasi.
MoU Helsinki 2005 telah memberikan fondasi penting bagi transformasi dari konflik kekersan membangun perdamian Aceh. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi perubahan dari konflik bersenjata menuju proses politik dan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, keberhasilan jangka panjang perdamaian tidak hanya ditentukan oleh dokumen kesepakatan, melainkan oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah menghidupkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.
Aceh memiliki modal sejarah, budaya, peradaban, egaliter, Agama Islam, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pengalaman sosial yang sangat besar. Modal tersebut harus diarahkan untuk membangun Model masa depan yang damai dan sejahtera. Pengalaman konflik dengan kekerasan tidak boleh menjadi beban yang diwariskan dalam bentuk kebencian. Sebaliknya, pengalaman tersebut harus ditransformasikan menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan.
Di sinilah posisi generasi muda menjadi sangat strategis. Mereka bukan sekadar penerima warisan perdamaian. Namun merupakan subjek yang akan menentukan apakah perdamaian tersebut bertahan. Generasi muda Aceh harus diberikan kesempatan untuk belajar dari sejarah, berdialog dengan generasi sebelumnya, terlibat dalam pembangunan, serta menjadi penggerak inovasi sosial pembangunan perdamian berkelanjutan..
Perdamaian Aceh harus dijaga seperti menjaga bara yang memberikan kehangatan, bukan bara yang dibiarkan berubah menjadi api. Cara menjaganya bukan dengan menutup mata terhadap perbedaan, melainkan dengan menghadirkan keadilan, dialog, kesejahteraan, demokrasi, pendidikan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Akhirnya, makna 15 Agustus bukan hanya tentang mengenang kesepahaman damai ditandatangani oleh para pihak di Helsinki. Makna terdalamnya adalah tentang komitmen untuk memastikan bahwa penderitaan akibat konflik dengan kekerasan tidak terulang kembali. Perdamaian menjadi tonggak untuk membangun kesejahteraan bersama.
YUNIDAR ZA (ANALIS KEBIJAKAN)
Email: nidarpolkam@gmail.com
