BANDA ACEH, acehnarasi.com — Bencana banjir tidak hanya meninggalkan persoalan kerusakan rumah dan infrastruktur. Bagi sebagian keluarga, musibah juga menghadirkan persoalan lain yang tak kalah berat: biaya pendidikan anak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, S.Pd.I. Ia mengungkapkan adanya laporan dari orang tua siswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan anak setelah terdampak banjir.
Khalid mengatakan, persoalan itu perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Aceh agar kesulitan ekonomi yang dialami keluarga korban bencana tidak berujung pada terhentinya pendidikan anak.
Menurut Khalid, laporan tersebut datang dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di boarding school. Orang tua tersebut mengaku harus memenuhi kewajiban pembayaran SPP sejak Desember, sementara pada saat yang sama keluarga mereka menjadi korban banjir.
Dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (12/2/2026), Khalid menyampaikan keresahan tersebut.
Ia menjelaskan, para siswa boarding school pada Desember memang pulang ke kampung. Namun kewajiban pembayaran SPP tetap harus dipenuhi oleh orang tua. Persoalan menjadi semakin berat ketika keluarga tersebut merupakan korban banjir dan mengalami kesulitan ekonomi.
“Orang tua siswa menyampaikan keresahan tidak bisa membayar SPP di mana sekolah di boarding school yang mana harus membayar SPP mulai Desember di mana kita tahu bulan Desember anak-anak pulang kampung. Orang tua harus memenuhi (membayar SPP) sementara mereka adalah korban banjir,” kata Khalid.
Minta Ada Kebijakan Khusus
Khalid menilai kondisi korban bencana tidak bisa hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik. Menurut dia, pemerintah juga harus melihat dampak sosial dan pendidikan yang muncul setelah bencana.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh mencari terobosan berupa kebijakan yang dapat memberikan keringanan kepada pelajar maupun mahasiswa yang keluarganya terdampak musibah.
Bagi Khalid, persoalan biaya pendidikan harus mendapat perhatian serius karena jangan sampai kondisi ekonomi pascabencana memaksa seorang anak meninggalkan bangku sekolah.
Ia mengingatkan, keluarga korban banjir saat ini tidak hanya menghadapi persoalan kebutuhan pendidikan, tetapi juga tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Terlebih lagi, kondisi tersebut terjadi ketika masyarakat sedang menghadapi bulan puasa.
“Jangan sampai mereka berhenti sekolahnya karena kondisi dan situasi hari ini kita tahu masyarakat korban banjir dalam hal kebutuhan ekonomi sangat sulit dan sangat menyedihkan apalagi menghadapi bulan puasa,” ujar Khalid.
Infrastruktur Bisa Menunggu, Pendidikan Anak Tidak
Khalid kemudian menyoroti pentingnya melihat pendidikan sebagai bagian dari proses pemulihan Aceh setelah bencana.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang rusak akibat musibah masih dapat dilakukan secara bertahap. Jika pembangunan belum bisa dilakukan pada tahun berjalan, menurut dia, masih ada kesempatan untuk melanjutkannya pada tahun berikutnya.
Namun, persoalan berbeda muncul ketika seorang anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Infrastruktur tidak bisa dibangun tahun ini bisa tahun depan,” kata Khalid.
Ia menilai kerusakan yang lebih berat justru dapat terjadi ketika kondisi ekonomi akibat bencana membuat anak-anak terpaksa berhenti sekolah atau mahasiswa berhenti kuliah.
“Saya pikir infrastruktur tidak bisa dibangun tahun ini bisa tahun depan, tapi rusak generasi gara-gara kebutuhan dan mereka berhenti sekolah, berhenti kuliah itu sangat menyedihkan dan sulit untuk membangun kembali apalagi kita sedang mengejar IPM di Aceh,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting karena dampak pendidikan akibat bencana tidak selalu terlihat secara langsung seperti kerusakan bangunan, jalan maupun fasilitas umum.
Ketika bangunan rusak, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi. Namun ketika anak kehilangan kesempatan belajar dan akhirnya meninggalkan sekolah, proses untuk mengembalikan mereka ke jalur pendidikan bisa menjadi jauh lebih sulit.
Sekolah Swasta dan Boarding School Juga Diminta Diperhatikan
Khalid secara khusus meminta Pemerintah Aceh mencari solusi bagi pelajar yang menempuh pendidikan di sekolah swasta maupun boarding school.
Menurut dia, jangan sampai persoalan biaya membuat anak-anak dari keluarga korban bencana kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Ia juga mendorong agar pemerintah dapat mengambil contoh dari sejumlah perguruan tinggi yang memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak bencana.
Dengan demikian, bantuan pascabencana tidak hanya diarahkan pada pemulihan bangunan dan kebutuhan dasar, tetapi juga menyentuh keberlangsungan pendidikan generasi muda.
“Pemerintah Aceh harus segera mencari solusi agar generasi muda baik itu pelajar dan mahasiswa tidak boleh terhambat apalagi terhenti (pendidikan) karena musibah kemarin orang tua mereka serba kesusahan,” jelas Khalid.
Jangan Sampai Bencana Melahirkan Masalah Baru
Sorotan Khalid pada akhirnya bukan semata mengenai tunggakan SPP. Ia mengingatkan adanya persoalan yang lebih panjang apabila anak-anak korban bencana tidak mampu mempertahankan pendidikan mereka.
Banjir yang terjadi telah memberikan beban berat kepada masyarakat. Ketika kemampuan ekonomi keluarga ikut terganggu, biaya pendidikan dapat menjadi persoalan baru yang muncul setelah bencana.
Dalam kondisi seperti itu, menurut Khalid, pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang dapat meringankan beban keluarga terdampak.
Sebab, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali apa yang rusak secara fisik. Anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga korban juga membutuhkan kepastian bahwa musibah tidak akan memutus masa depan mereka.
Khalid berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi angka baru anak putus sekolah maupun mahasiswa yang terpaksa menghentikan pendidikan karena persoalan biaya.
Bagi dia, menjaga keberlangsungan pendidikan berarti menjaga masa depan Aceh itu sendiri.
Redaksi : acehnarasi.com
