BANDA ACEH, acehnarasi.com – Rektor Universitas Serambi Mekkah (USM) DR. Abdurrahman, S.H., Sp.N., mendorong Pemerintah Aceh mengoptimalkan hasil pengembangan Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan untuk memperkuat beasiswa dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh. Dorongan itu disampaikan dalam audiensi LLDIKTI Wilayah XIII Aceh bersama perwakilan 68 PTS se-Aceh dengan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, S.E. di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (21/7/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan LLDIKTI Wilayah XIII Aceh dan membahas sejumlah persoalan strategis pengembangan pendidikan tinggi di Aceh.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh mencari alternatif sumber pendanaan beasiswa, salah satunya lewat dana Otonomi Khusus (Otsus). Namun ruang fiskal daerah dinilai masih terbatas karena alokasi Otsus yang terus mengecil.
Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Aceh DR. Ir. Rizal Munadi, MM., MT memaparkan kondisi 68 PTS di Aceh dengan sekitar 75 ribu mahasiswa. Salah satu tantangan utama adalah peningkatan kualitas dosen, terutama untuk studi lanjut jenjang doktor (S3) dan percepatan lahirnya guru besar.
Menanggapi hal itu, Dr. Abdurrahman mengatakan tantangan yang dihadapi USM pada dasarnya sama dengan PTS lain di Aceh.
“Kalau kita hanya berharap pada alokasi dana Otonomi Khusus, saya pesimis. Dana tersebut juga diperebutkan untuk berbagai kebutuhan, terutama pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menilai paradigma yang memandang beasiswa bukan sebagai investasi perlu diubah. Menurutnya, pembiayaan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berdampak pada pembangunan daerah.
“Saya sependapat dengan pandangan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dana beasiswa merupakan investasi. Investasi SDM akan menghasilkan dosen bergelar doktor dan guru besar yang menjadi aset daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Rektor USM itu juga mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau tidak memiliki payung hukum yang jelas, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Jangan sampai nanti menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.
Poin lain yang disorot DR. Abdurrahman adalah implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan. Ia menyebut dana pokok yang ditempatkan pada Bank Syariah Aceh mencapai sekitar Rp1,456 triliun.
Menurutnya, meski dana pokok tidak dapat digunakan, hasil pengembangan atau dividennya seharusnya dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk mendukung pembangunan pendidikan. Karena itu, ia mempertanyakan besaran dividen yang dihasilkan setiap tahun, mekanisme pengelolaan, alokasi pemanfaatan, serta tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Saya tidak menyalahkan pemerintah daerah. Bisa jadi Wakil Gubernur sendiri belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai dana tersebut. Karena ketika saya tanyakan, beliau menyampaikan bahwa persoalan itu akan dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.
Selain peningkatan kualitas dosen, DR. Abdurrahman mendorong agar hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan juga dimanfaatkan untuk memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sebagaimana diamanatkan berbagai regulasi.
Ia berharap hasil pengembangan dana tersebut dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan, sehingga semakin banyak dosen melanjutkan studi doktor, lahir lebih banyak guru besar, dan lebih banyak mahasiswa berprestasi memperoleh bantuan pendidikan.
Di akhir penyampaiannya, DR. Abdurrahman menegaskan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan maupun keuangan daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, didukung standar operasional dan regulasi yang jelas agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Negara harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Harus ada SOP, mekanisme, dan regulasi yang jelas sehingga pengelolaannya benar-benar profesional sesuai tujuan yang diharapkan,” tegasnya.
Redaksi : acehnarasi.com
