KONFLIK ACEH BAGIAN I
Oleh : Yunidar ZA
Tanggal 15 Agustus 2005 menjadi hari yang penting dalam sejarah perdamaian di Aceh pengakhiran konflkik dengan kekerasan. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di Kota Helsinki, Finlandia. Kesepakatan itu menandai berakhirnya konflik dengan kekerasan yang telah berlangsung dalam waktu panjang dan menimbulkan kerugian harta, jiwa, penderitaan sosial, politik, ekonomi, serta kemanusiaan bagi masyarakat Aceh, dan para pihak yag berkonflik. Para pihak sepakat menegaskan komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua.
Dua puluh satu tahun kemudian, 15 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi atas perjalanan perdamaian Aceh. Peringatan perdamaian tidak semestinya hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial belaka untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah. Tapi juga sebagai ruang evaluasi terhadap kualitas perdamaian yang telah dibangun. Perdamaian perlu dilihat sebagai proses sosial-politik yang terus berkembang, bukan hanya sebagai keadaan yang secara otomatis akan bertahan selamanya setelah konflik dengan kekerasan, dan senjata dipotong ditukar dengan konpensasi hidup baru tanpa kekerasan yang layak.
Masyarakat Aceh memiliki alasan kuat untuk menyambut momentum tersebut dengan rasa syukur. Doa, zikir, dan berbagai kegiatan peringatan perdamaian merupakan ekspresi sosial dan spiritual atas berakhirnya kekerasan. Namun, rasa syukur tersebut perlu disertai kesadaran bahwa pekerjaan membangun perdamaian belum selesai. Tantangan setelah konflik justru bergerak ke wilayah yang lebih kompleks, yaitu; bagaimana membangun kepercayaan, memastikan keadilan, mengurangi kesenjangan, memperkuat pemerintahan, menciptakan lapangan kerja, menjaga kohesi sosial, serta mentransformasikan pengalaman konflik menjadi modal pembangunan dan merawat perdamian.
Dalam perspektif pembangunan perdamaian, berhentinya kekerasan bersenjata merupakan kondisi penting, namun belum cukup untuk menjamin terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Johan Galtung Tokoh perdamian dan resolusi konflik membuat pernyataan yang membedakan antara perdamaian negatif, yaitu ketiadaan kekerasan langsung, dan perdamaian positif, yaitu hadirnya keadilan sosial, hubungan yang konstruktif, dan kondisi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kerangka ini relevan untuk membaca perjalanan Aceh selama 21 tahun. Perdamaian positif di Aceh perlu terus bergerak dari sekadar “tidak ada perang” menuju kondisi sosial yang mampu mencegah munculnya kembali kekerasan, terwujudnya kesejahteraan bersama.
Aceh dalam Lintasan Sejarah
Aceh memiliki posisi geografis yang strategis di ujung utara Pulau Sumatra dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Posisi tersebut sejak berabad-abad lalu menjadikan Aceh sebagai salah satu kawasan penting dalam jaringan perdagangan dan pertukaran pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Interaksi dengan berbagai komunitas dari dunia Melayu, India, Timur Tengah, hingga Eropa turut membentuk karakter sosial, identitas dan kebudayaan Aceh.
Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam menunjukkan bahwa Aceh pernah menjadi salah satu pusat kekuasaan politik, perdagangan, keilmuan, dan kebudayaan yang penting di kawasan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, misalnya, Aceh berkembang sebagai kekuatan regional dengan jaringan hubungan yang luas. Tradisi keilmuan Islam, perdagangan, hukum, pemerintahan, serta kebudayaan berkembang dalam hubungan yang erat dengan masyarakat Aceh.
Karena itu, memahami konflik Aceh tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan identitas politik, sosial, dan kebudayaan masyarakatnya. Identitas tersebut bukan sekadar konstruksi politik modern, melainkan terbentuk melalui pengalaman sejarah yang panjang. Di dalamnya terdapat nilai agama, adat, bahasa, tradisi, memori kolektif, pengalaman kolonialisme, serta hubungan masyarakat dengan kekuasaan negara.
Aceh juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi pembangunan. Potensi minyak dan gas bumi, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta berbagai komoditas seperti kopi, pala, nilam, dan lada merupakan bagian dari kekayaan ekonomi Aceh. Kekayaan tersebut semestinya dapat dikonversikan menjadi kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan demikian, tantangan Aceh pascakonflik bukan semata-mata bagaimana mempertahankan keamanan. Tapi bagaimana mengelola seluruh potensi tersebut untuk membangun kesejahteraan yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai pemerataan dapat menjadi sumber ketidakpuasan baru. Sebaliknya, pembangunan yang inklusif dapat memperkuat legitimasi perdamaian.
Konflik dan Kekerasan: Pembelajaran dari Masa Lalu
Sejarah Aceh juga tidak dapat dipisahkan dari pengalaman panjang konflik dengan kekerasan. Perang Aceh melawan kolonial Belanda yang dimulai pada 1873 merupakan salah satu episode penting dalam sejarah hubungan Aceh dengan kekuasaan kolonial. Konflik tersebut berlangsung panjang dan melibatkan dimensi militer, politik, agama, sosial, serta ekonomi.
Dari perspektif ilmu konflik, perang pada dasarnya merupakan manifestasi dari pertentangan kepentingan yang tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme damai. Konflik dapat muncul karena perebutan sumber daya, ketidakadilan, perbedaan identitas, distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, maupun pengalaman historis yang membentuk ketidakpercayaan antarkelompok.
Karena itu, konflik Aceh tidak tepat jika hanya dijelaskan melalui satu faktor. Pendekatan yang terlalu sederhana berpotensi mengabaikan kompleksitas persoalan. Konflik politik dapat berinteraksi dengan faktor ekonomi, identitas, sejarah, distribusi kekuasaan, dan persepsi ketidakadilan. Ketika faktor-faktor tersebut bertemu dengan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik, potensi kekerasan semakin besar.
Pelajaran paling penting dari sejarah tersebut adalah bahwa kekerasan dapat menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar daripada manfaat yang hendak dicapai. Kekerasan menghancurkan kepercayaan, mengganggu aktivitas ekonomi, memisahkan keluarga, menciptakan trauma, dan meninggalkan memori kolektif yang dapat diwariskan lintas generasi.
Oleh karena itu, perdamaian bukan sekadar pilihan politik, ia menjadi kebutuhan strategis masyarakat. Perdamaian memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun kembali kehidupan yang rusak akibat konflik. Dalam konteks Aceh, perdamaian juga memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk tumbuh dalam lingkungan yang relatif lebih aman dibandingkan generasi yang mengalami konflik secara langsung.
MoU Helsinki sebagai Titik Balik
MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan tonggak utama, awal dalam proses transformasi konflik Aceh. Kesepakatan tersebut tidak hanya berbicara mengenai penghentian konflik, memberikan kerangka bagi perubahan politik, pemerintahan, ekonomi, dan reintegrasi pascakonflik.
Dalam dokumenMoU tersebut, Pemerintah RI dan GAM menyatakan komitmen untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintahan Aceh diwujudkan melalui proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). MoU juga memuat berbagai pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, partisipasi politik, ekonomi, hak asasi manusia, reintegrasi, serta keamanan (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).
Dengan demikian, MoU Helsinki dapat dipahami sebagai instrumen transformasi menju perdamian. Konflik tidak semata-mata dihentikan, namun dapat diarahkan untuk mengalami perubahan dari relasi kekerasan menuju relasi politik yang lebih institusional. Perubahan tersebut penting karena konflik yang sebelumnya diekspresikan melalui kekerasan kemudian memperoleh ruang untuk dikelola melalui mekanisme demokrasi, gotong royong, partisipasi dan pemerintahan.
Dus, sebuah kesepakatan damai tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang menjadi akar masalah konflik dengan kekersan masalalu. Kesepakatan merupakan titik awal dari proses panjang. Implementasi kesepakatan membutuhkan institusi yang kuat, kepemimpinan yang bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, pengawasan publik, serta kemampuan pemerintah merespons berbagai permasalahan baru tantangan yang muncul di lapangan.
Karena itu, 21 tahun perdamaian Aceh perlu dibaca sebagai perjalanan transformasi dari konflik kekerasan ke perdamian berkelanjutan. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang dan konflik dengan kekersan telah berhenti, pertanyaannya sekarang apakah perdamaian telah menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, aman, demokratis, sejahtera, dan bermartabat ? Bersambung ……..
YUNIDAR ZA (ANALIS KEBIJAKAN)
Email: nidarpolkam@gmail.com
