Oleh: Dr. Timed Magayang, M.Si.
Holandia, 14 Oktober 2026
Ketika Dana Bencana Menjadi Objek Dugaan Korupsi
Pada 13 Oktober 2026, sejumlah media melaporkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan media menyebut 14 orang diamankan dan uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar serta logam mulia turut disita. Informasi ini perlu terus diperbarui berdasarkan keterangan resmi KPK. Sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang diamankan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
Peristiwa itu menghidupkan kembali pertanyaan tentang integritas dan tata kelola negara. Lembaga penanggulangan bencana memegang mandat yang dekat dengan keselamatan manusia. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengadaan atau penggunaan dana kebencanaan patut diperiksa secara serius. Namun, kritik publik akan lebih kuat bila fakta yang telah dikonfirmasi dipisahkan dari dugaan yang masih diselidiki.
Pemberitaan mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Detail mengenai peran tiap orang, objek pengadaan, nilai transaksi yang diduga bermasalah, dan ada tidaknya kerugian negara tidak boleh disimpulkan hanya dari jumlah uang yang disita. Semua itu harus merujuk pada keterangan penyidik dan dokumen perkara yang dapat diverifikasi.
Dana kebencanaan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Dana itu berhubungan dengan logistik, tempat pengungsian, layanan kesehatan, pemulihan mata pencaharian, dan keselamatan warga. Jika penyimpangan benar terjadi, akibatnya dapat melampaui kerugian keuangan: bantuan berisiko terlambat, barang yang dibeli mungkin tidak sesuai kebutuhan, dan kepercayaan terhadap lembaga publik dapat melemah. Dampak konkret dalam perkara tertentu tetap harus dibuktikan, bukan diasumsikan.
Anggaran BNPB dan Dana Penanggulangan Bencana: Jangan Campuradukkan Pos
Naskah awal menyebut alokasi anggaran BNPB 2026 sekitar Rp491 miliar, dibandingkan sekitar Rp2,01 triliun pada tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak dipertahankan sebagai fakta definitif karena perlu diverifikasi melalui dokumen APBN, rincian anggaran kementerian/lembaga, dan penjelasan resmi BNPB. Anggaran kelembagaan BNPB juga tidak otomatis sama dengan seluruh pendanaan penanggulangan bencana, yang dapat melibatkan DSP serta anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai ketentuan.
Pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah anggaran bertambah atau berkurang. Publik perlu mengetahui apakah alokasi sejalan dengan risiko dan kebutuhan; bagaimana dana darurat dapat dicairkan dengan cepat; apakah pengadaan menghasilkan barang atau jasa yang tepat; dan apakah penggunaan dana dapat ditelusuri serta diaudit. Penambahan anggaran tanpa tata kelola yang kuat bukan jawaban memadai, sementara pengawasan yang terlalu lambat juga tidak boleh menghambat pertolongan.
Riset tentang pengadaan publik saat krisis mendukung kewaspadaan ini. Gnaldi dan Del Sarto (2024) mengembangkan indikator untuk mengukur risiko korupsi dalam pengadaan pada masa darurat. Nishchal dan Søreide (2025), dalam studi tentang bencana alam dan tender publik di Italia, menemukan peningkatan sejumlah indikator risiko pengadaan setelah bencana. Temuan tersebut tidak membuktikan adanya korupsi dalam kasus Indonesia; riset itu menunjukkan mengapa prosedur darurat membutuhkan kontrol khusus dan evaluasi berbasis data.
Korupsi sebagai Masalah Tata Kelola
Dugaan perkara di satu lembaga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh lembaga atau bangsa telah rusak. Namun, kasus seperti ini layak menjadi pintu masuk untuk memeriksa apakah sistem pengadaan, pengendalian internal, pengawasan eksternal, dan mekanisme pertanggungjawaban bekerja efektif. Analisis harus berfokus pada pola dan bukti, bukan menggeneralisasi kesalahan individu menjadi diagnosis terhadap seluruh masyarakat.
Konsep anomie Émile Durkheim menjelaskan keadaan ketika norma sosial kehilangan daya mengatur perilaku. Konsep ini dapat menjadi lensa untuk membahas normalisasi pelanggaran, tetapi tidak tepat dipakai untuk mendiagnosis seluruh bangsa Indonesia tanpa penelitian empiris.
Gagasan tentang negara predator merujuk pada situasi ketika kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan sempit, bukan kepentingan masyarakat. Peter Evans dalam Embedded Autonomy (1995) lebih dikenal melalui analisis tentang kapasitas negara dan birokrasi yang profesional serta tertanam dalam hubungan sosial-ekonomi. Karena itu, menghubungkan Evans langsung dengan label “negara predator” perlu disampaikan secara hati-hati; satu kasus tidak membuktikan karakter negara secara keseluruhan.
Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption (1988) mengemukakan rumus heuristik yang sering diringkas sebagai Korupsi = Monopoli + Diskresi − Akuntabilitas. Rumus ini bukan persamaan matematis atau alat untuk memvonis seseorang. Ia membantu mengidentifikasi kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan: kewenangan yang terkonsentrasi, ruang keputusan yang besar, dan pertanggungjawaban yang lemah.
Dalam pengadaan darurat, diskresi tertentu mungkin diperlukan agar bantuan segera tersedia. Namun, keputusan tetap perlu meninggalkan jejak audit: alasan kebutuhan, pembanding harga yang wajar, pemilihan penyedia, konflik kepentingan, penerimaan barang, penerima manfaat, dan pemeriksaan setelah kegiatan. Studi lintas negara oleh Fazekas dan rekan peneliti (2019) menemukan bahwa akses publik terhadap informasi pengadaan yang lengkap dan dapat diandalkan berkaitan dengan partisipasi perusahaan yang lebih tinggi. Kewajiban menjelaskan pengecualian tender terbuka serta mekanisme pengaduan independen juga berkaitan dengan pembayaran kickback yang lebih rendah. Temuan ini harus dibaca dengan memperhatikan batasan penelitian.
Václav Havel dalam esai The Power of the Powerless (1978) membahas kepatuhan terhadap kebohongan yang dilembagakan. Gagasan ini dapat dipakai sebagai refleksi etis: kelengkapan administrasi tidak otomatis membuktikan bahwa keputusan benar secara substantif. Namun, pemikiran filosofis Havel adalah kerangka interpretasi moral, bukan bukti empiris bahwa penyimpangan tertentu telah terjadi.
Dampak Korupsi: Risiko terhadap Layanan dan Kepercayaan
Literatur ilmiah menguraikan beberapa jalur dampak korupsi. Dalam layanan publik, suap dapat menambah biaya warga dan menghalangi akses terhadap layanan yang semestinya mereka terima. Studi dalam Journal of Public Administration Research and Theory (2024) menemukan hubungan antara beban administratif dan kemungkinan suap dalam interaksi birokrasi yang diteliti di Meksiko. Hasil tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi ke semua sektor di Indonesia, tetapi menguatkan pentingnya prosedur yang jelas, proporsional, dan tidak membuka ruang pemerasan.
Dalam pengadaan bencana, risiko korupsi dapat muncul melalui tender yang tidak terbuka, masa pengumuman terlalu singkat, persaingan rendah, atau konflik kepentingan. Indikator tersebut merupakan tanda risiko yang perlu diperiksa, bukan bukti tunggal terjadinya korupsi. Dampak terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, atau distribusi bantuan harus didukung data pelaksanaan, audit, dan bukti relevan.
Indikator persepsi juga perlu diperbarui. Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International untuk 2025, yang dirilis pada Februari 2026, menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 dari 182 negara. Pada CPI 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dan peringkat ke-99 dari 180 negara. CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan sumber penilaian ahli dan pelaku usaha; indeks ini bukan hitungan langsung jumlah kasus korupsi, bukan putusan hukum, dan bukan ukuran tunggal kepercayaan masyarakat. Perbandingan skor antartahun lebih informatif daripada hanya menekankan peringkat, sebab jumlah negara yang dinilai dapat berubah.
Memulihkan Amanah: Perbaikan yang Bisa Diuji
Pertama, buka informasi anggaran dan pengadaan sejauh diizinkan hukum: rencana kebutuhan, metode pemilihan, identitas penyedia, nilai kontrak, perubahan kontrak, hasil pemeriksaan, serta bukti penyaluran bantuan. Informasi harus mudah ditelusuri, bukan sekadar diunggah tanpa konteks.
Kedua, terapkan pengawasan berbasis risiko untuk pengadaan darurat. Pemeriksaan perlu memperhatikan kewajaran harga, konsentrasi kontrak, penawaran tunggal, hubungan afiliasi, perubahan spesifikasi, bukti serah terima, dan kesesuaian barang dengan kebutuhan lapangan. Indikator tersebut sebaiknya memicu pemeriksaan lebih lanjut, bukan otomatis dianggap sebagai bukti pelanggaran.
Ketiga, pastikan audit dan pengawasan internal memiliki kompetensi, akses data, serta independensi memadai. Keempat, sediakan kanal pelaporan yang aman dan tindak lanjut yang dapat dipantau. Kelima, tegakkan hukum secara konsisten dengan tetap menghormati hak setiap orang dan asas praduga tak bersalah. Keenam, publikasikan hasil evaluasi pascabencana agar kelemahan yang ditemukan menjadi dasar perbaikan prosedur.
Pada akhirnya, ungkapan bahwa bangsa sedang “sakit” dapat menjadi kritik moral yang kuat, tetapi diagnosis dan pengobatannya harus bertumpu pada bukti. Negara tidak cukup hanya mengecam korupsi atau menambah anggaran. Negara harus membangun sistem yang memungkinkan bantuan tiba tepat waktu, uang publik dipertanggungjawabkan, penyimpangan dideteksi, dan pihak yang terbukti melanggar hukum diproses secara adil. Di situlah amanah publik diuji.
